Mekanisme Gugatan Sederhana

Agar Warga Negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selengkapnya

Sistim Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang

Selengkapnya

Sistim Informasi Pengawasan

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Selengkapnya

Pos Bantuan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POS BANTUAN HUKUM

Selengkapnya

Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

kantor pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pecahan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi, dahulunya Pengadilan Negeri Bukittinggi meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar I Batusangakar dan Padang Panjang termasuk Kabupaten Pasaman I Lubuk Sikaping. Pada tahun 1968 diresmikanlah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan di Ketuai oleh Bapak SYAHRIAL THAHER, SH dengan Panitera Bapak SYAHRIAL RUSLI berkantor di Rumah Penduduk untuk sementara di Lubuk Sikaping. Kemudian pada bulan Agustus 1973 diresmikanlah Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang masih di ketuai oleh Bapak SYAHRIAL THAHER, SH. Pada waktu itu Ketua Pengadilan Sumbar Riau yang sekarang Pengadilan Tinggi Padang meresmikan berdirinya Pengadilan Negeri Lubuk sikaping oleh Bapak MANSYUR MAHMUDI, SH.

Selengkapnya

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum

Sertifikat

Selengkapnya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Merupakan bentuk peningkatan pelayanan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan di dapatkan oleh pencari keadilan

Selengkapnya

Berita Terbaru

Senam Pagi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Jumat 13 April 2018

Lubuk Sikaping , Jumat 13 April 2018. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping&nb...

Penerimaan dan Pembinaan CPNS Calon Hakim 2018 di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Senin, 2 April 2018. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyambut kedatangan CPNS Calon Hakim. Peny...

Penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 5 April 2018

Lubuk Sikaping 5 April 2018– Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping Kelas II melakukan penandata t...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan