Mekanisme Gugatan Sederhana
Agar Warga Negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sistim Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Sistim Informasi Pengawasan
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Pos Bantuan Hukum
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POS BANTUAN HUKUM
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
kantor pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pecahan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi, dahulunya Pengadilan Negeri Bukittinggi meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar I Batusangakar dan Padang Panjang termasuk Kabupaten Pasaman I Lubuk Sikaping. Pada tahun 1968 diresmikanlah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan di Ketuai oleh Bapak SYAHRIAL THAHER, SH dengan Panitera Bapak SYAHRIAL RUSLI berkantor di Rumah Penduduk untuk sementara di Lubuk Sikaping. Kemudian pada bulan Agustus 1973 diresmikanlah Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang masih di ketuai oleh Bapak SYAHRIAL THAHER, SH. Pada waktu itu Ketua Pengadilan Sumbar Riau yang sekarang Pengadilan Tinggi Padang meresmikan berdirinya Pengadilan Negeri Lubuk sikaping oleh Bapak MANSYUR MAHMUDI, SH.
Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum
Sertifikat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Merupakan bentuk peningkatan pelayanan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan di dapatkan oleh pencari keadilan, memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas
DIPA Petikan
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PN Lubuk SIkaping
Predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
.JPG)
Penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 5 April 2018
Lubuk Sikaping 5 April 2018– Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping Kelas II melakukan penandata t...
Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Lubuk Sikaping Oleh Tim Audit Pengadilan Tinggi Padang
Lubuk Sikaping Agustus 2017- Tim Akreditasi Penjamin Mutu (TAPM) dari Pengadilan Tinggi Padang m...
.JPG)
Rapat Bulanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, 22 Maret 2018
Pada hari ini, Kamis 22 Maret 2018 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mengadakan rapat bulana...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitors Online | 3 |
 | Hits | 173994 |
| Today | 0 |
 | Yesterday | 0 |
 | This week | 0 |
 | This month | 0 |
 | All days | 91249 |