Nilai IKM & Nilai IPAK Periode Triwulan III 2021
Periode Triwulan III 2021 (Juli - September) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 3,97 / 99,20% Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) = 3.96 / 98,92%
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan kumpulan informasi mengenai Pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik itu tautan link sistem maupun Media Sosial yang dimiliki.
Upaya PN Lubuk Sikaping Dalam Menghadapi COVID 19
Berikut Merupakan Upaya-Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Dalam Hal Mengahadapi Wabah Virus COvid-19
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PN Lubuk SIkaping
Predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Merupakan bentuk peningkatan pelayanan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan di dapatkan oleh pencari keadilan, memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas
Closing Audit Internal
Rabu, 24 November 2021 - Closing Audit InternalPengadilan Negeri Lubuk Sikaping melakukan rapat pert...
Musyawarah Dharmayukti Cabang
Acara Musyawarah Dharmayukti Cabang Lubuk Sikaping, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sik...
MoU Kerjasama PN dengan YAPPAT Pasaman
Selasa, 09 November 2021 - MOU YAPPAT PASAMANPengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengadakan MoU Kerjasa...
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Profile Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitors Online | 3 |
 | Hits | 547451 |
| Today | 0 |
 | Yesterday | 0 |
 | This week | 0 |
 | This month | 0 |
 | All days | 91249 |