Penerimaan Hakim Ad-Hoc
Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Tahun 2025 diperpanjang sampai 19 Oktober 2025. Info selengkapnya: sschphi.kemnaker.go.id
PN LUBUK SIKAPING MENUJU WBK & WBBM
ZONA INTEGRITAS (ZI) PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) & WBBM
Role Model
Bahwa dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk mendorong perubahan tersebut, perlu adanya Role Model sebagai teladan dalam penggerak Reformasi Birokrasi.
Agen Perubahan
Bahwa dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk mendorong perubahan tersebut, perlu adanya Agen Perubahan (Agent of Change) sebagai penggerak Reformasi Birokrasi.
Sosialisasi SAKIP TA 2025
Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada area akuntabilitas...
Sosialisasi Register Elektronik 10/10/2025
Kegiatan Sosialisasi Register Elektronik pada tanggal 10 Oktober 2025 yang dilakukan oleh Pengadilan...
.jpeg)
PN Lubuk Sikaping Gelar Public Campaign ZI pada HUT Pasaman
ILubuk Sikaping, 8 Oktober 2025 – Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II melaksanakan Public Ca...
PIAGAM PENGHARGAAN (NEWS)
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
NILAI SURVEY NASYARAKAT
Nilai IKM & Nilai IPAK Periode Triwulan III (Juli - September) 2025:
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 3,98 / 99,61%
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) = 4,00 / 99,90%
INFORMASI PERMOHONAN MELALUI E-COURT
INFORMASI RUANG LAKTASI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitors Online | 8 |
 | Hits | 1874734 |
| Today | 143 |
 | Yesterday | 1040 |
 | This week | 4872 |
 | This month | 19472 |
 | All days | 548115 |